FATWA: BUKAN URUSAN HALAL-HARAM, TAPI MASALAH SUKA-TIDAK SUKA

Februari 7, 2009 at 5:06 am 2 komentar

(Seri kelanjutan “Meminta Fatwa Haram Golput = menodong MUI”)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kini semakin eksis di dunia gossip realita social-budaya Indonesia di awal bulan 2009 ini. Hal ini merupakan puncak dari sekian kabar-kabar yang sebelumnya mulai memanas di ranah media akhir bulan lalu. Setelah sebelumnya kak Seto (Komnas Perlindungan Anak) khawatir kan kondisi anak-anak Indonesia yang sudah banyak mencoba merokok bertandang ke gedung MUI untuk mendorong para sesepuh ulama nasional mengeluarkan fatwa haram rokok. Kemudian, isu fatwa haram golput yang juga menjadi pro-kontra dikalangan elit politik dan elit ulama. Dan terakhir , setelah berkumpul di Padang, MUI mengeluarkan fatwa halal tentang aborsi apabila janin membahayakan dan mengancam keselamatan sang ibu.

Tentu ketiga wacana tersebut sempat menjadi bulan-bulanan media karena memang setiap keputusan yang dikeluarkan MUI selalu ada pihak yang diuntungkan dan tak banyak yang dirugikan. Semakin mengkhawatirkannya jumlah pecandu rokok di Indonesia menjadi bagian pertimbangan yang mendorong keluarnya fatwa haram rokok. Di sisi lain kita melihat bahwa jutaan orang banyak yang menggantungkan hidupnya dari rokok. Bahkan cukai rokok menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah terbesar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Peran industry rokok dalam menyerap tenaga kerja juga terhitung cukup besar, belum lagi efek multiplier yang ditimbulkannya seperti terlihat pada supermarket, mini market, pedagang klontongan, pedagang asongan hingga rumah sakit khusus paru-paru turut mendapat bagian keuntungan secara material. Wajar saja jika wapres Jusuf Kalla berkomentar bahwa fatwa haram rokok sebaiknya menimbang urusan ekonomi dan ketua HKTI tak luput mengajukan keberatannya terhadap MUI.

Begitu pun dengan isu wacana fatwa haram golput yang akhirnya jadi juga difatwakan MUI. Tak peduli dengan pro-kontra yang menyertainya, ketegasan MUI dalam mengeluarkan fatwa sudah tak dapat dibendung lagi. Seperti biasa, isu ini menjadi bagian perdebatan yang cukup panas dikalangan elit, terlebih menjelang Pemilu 2009. Menariknya fatwa haram golput ini merupakan buntut pertentangan yang melibatkan tokoh besar umat Islam sendiri. Bahkan ada sekelompok ormas atau gerakan Islam idiologis-politis di Indonesia yang termasuk bagian dari ormas-ormas yang ada di MUI yang melantangkan golput karena alasan idiologis dan sebagai bentuk ketidakpercayaan mereka pada system demokrasi yang dianut saat ini. Entah, bisa atau tidak fatwa ini melunakan kelompok tersebut untuk bisa menitipkan suaranya pada partai-partai Islam yang ada.

Komisi Pemilihan Umum dan Parpol cukup diuntungkan dengan keluarnya fatwa tersebut. Namun, ini sebaiknya menjadi cermin juga bahwa masih banyak orang yang tidak percaya pada parpol. Parpol-parpol yang ada harus berintrospeksi dan meluruskan niat dalam perjuangannya karena tak sedikit orang berpendapat bahwa lahan politik merupakan lahan garapan yang cukup menguntungkan untuk digarap. Terbukti banyaknya caleg-caleg yang muncul saat ini kebanyakan tak memiliki kapasitas yang memadai, hanya bermodalkan duit, dan cenderung sebagai upaya untuk mencari alternatif dari sekian lowongan perkerjaan yang semakin sempit.

Sebagaian orang menganggap bahwa MUI adalah sebuah lembaga yang kontroversial. MUI didirikan oleh orde baru Soeharto sehingga pendiriannya waktu itu dinggap tak luput dari kepentingan politik Orba. Kelembagaan MUI yang berwenang sebagai penentu halal-haram dan penerbit sertifat halal bagi ribuan produk di Indonesia juga menjadi perbincangan yang menarik mengingat MUI bukanlah lembaga Negara yang bersifat mengikat kepada warganya. Sertifikasi halal sebaiknya dikeluarkan oleh Departemen Agama sebagai lembaga formal Negara. Sehingga jelas, sebagian orang berpendapat tak perlu menghiraukan apa-apa yang dikeluarkan MUI. Lebih pedas kritikan yang diajukan kepada MUI adalah bahwa lembaga tersebut merupakan kumpulan ulama-ulama belian. Setiap fatwa atau sertifikasi halal yang dikeluarkan memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan memang dalam kenyataannya, segala sesuatu itu membutuhkan uang, walaupun sebenarnya uang bukanlah segala-galanya. Uang adalah pengganti biaya atas proses, uang bukan untuk memenuhi permintaan pengeluaran fatwa halal/haram. Selama dalam proses uang tetap dibutuhkan, entah apapun hasilnya: halal kah atau haram.

Jika kita tinjau lebih dalam, apa yang dilakukan MUI adalah sebuah kewajiban bagi para ulama untuk menyampaikan sebuah kebenaran khususnya dalam menanggapi pelbagai permasalahan kontemporer yang sebelumnya di zaman Nabi tidak pernah ada. Kewajiban mereka adalah menggali dari berbagai literatur dan pendekatan ijtihad secara tekstual maupun kontekstual sehingga didapatkan sebuah jawaban atas permasalahan umat saat ini. Dengan itu, umat diharapkan tidak akan kebingungan di tengah jalan dalam menentukan sikap.

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI terkadang cenderung terlambat dibandingkan dengan permasalahan yang justru telah jauh berkembang. Seperti halnya fatwa haram merokok dan fatwa pelarangan riba. Namun sesungguhnya, jika kita lihat fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI lebih bersifat untuk mempertegas pernyataan saja. Yang hitam katakanlah hitam, dan yang putih katakana pula putih. Bagaimanapun keterlambatan itu tetap lebih baik jika dibandingkan tidak sama sekali. Tetapi memang, alangkah lebih baiknya jika fatwa dikeluarkan sebelum permasalahan berkembang dan terlanjur membudaya dikalangan masyarakat, bahkan telah terlanjur menjadi salah satu urat nadi perekonomian bangsa. Kalau sudah begitu, urusan fatwa bukan urusan surga atau neraka lagi, melainkan urusan suka atau tidak suka. Orang yang terlanjur suka akan suatu hal tidak akan terpengaruh dengan adanya fatwa. Hal itu sudah terlanjur menjadi kebiasaan yang seolah-olah tidak berdosa jika dilakukan. Lalu, siapa yang patut disalahkan? Apakah ulama telah gagal dan terlambat memandu umatnya ke jalan yang lurus dan benar atau memang masyarakatnya saja yang tidak mau masuk surga?

Perdebatan mengenai fatwa MUI memang selalu mengundang perhatian luas public. Tak peduli seberapa serunya perdebatan , yang penting adalah produktivitas dari perdebatan itu sendiri, maksudnya perdebatan tersebut berbuah masukan positif bagi kalangan yang berdebat yang akhirnya akan berbuah manis dalam menciptakan perbaikan kondisi umat ke depan.

Entry filed under: Tulisan. Tags: , , , .

MEMINTA FATWA HARAM GOLPUT = MENODONG MUI

2 Komentar Add your own

  • 1. CumyCute  |  April 14, 2009 pukul 2:51 am

    Agenda Blogger IPB:

    ->Undangan launching rangkaian proker Media dan Propaganda Depkominfo BEM KM IPB.
    Selasa/14 April 2009
    Jam 19.00-21.00
    Ruang Sidang Student Center, Gedung Student Center Lt.2, Kampus IPB Darmaga

    ->KopDar+OR panitia launching Blogger IPB
    Kamis/16 April 2009
    Jam 19.00-selesai
    Kantor LAPI UKM, samping Greenmart Grawida, dekat cyber 24.

    Ajak tmn2 sesama blogger sebanyak2nya ya..
    Makasiih🙂

  • 2. Ros  |  Mei 18, 2009 pukul 4:09 pm

    Yo..smangat bt nulis

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Blogor

Kategori


%d blogger menyukai ini: